Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja berasal dari lokasi mana pun, bukan hanya kantor dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025. Penerapan WFA ini diharapkan tingkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN.

SE Menteri PANRB Nomor 2/2025 berkenaan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diterbitkan pada Rabu 5 Maret 2025. Demikian mengutip menpan.go.id, Kamis (6/3/2025).

SE ini menyesuaikan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN selama libur nasional dan cuti dengan Hari Raya Lebaran dan Nyepi.

Dengan SE tersebut diharapkan menunjang peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat.

Pada SE disebutkan dengan menyimak antisipasi lonjakan pergerakan penduduk dalam rangka libur nasional dan cuti dengan Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pimpinan lembaga pemerintah sanggup menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan berasal dari rumah (work from home/WFH0 dan atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah (work from anywhere/WFA).

Pada SE tersebut menyebutkan penyesuaian yang dijalankan harus menyimak hal-hal sebagai berikut, yaitu penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dijalankan selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti dengan Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada Senin, 24 Maret 2025 hingga Kamis, 27 Maret 2025.

Menpan RB Terbitkan SE

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2/2025 resmi diterbitkan pada Rabu, 5 Maret 2025. SE ini menyesuaikan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN selama periode menjelang libur nasional dan cuti bersama. Penyesuaian ini berlaku selama empat hari sebelum libur, yaitu 24-27 Maret 2025.

SE tersebut memiliki tujuan untuk menunjang peningkatan produktivitas kerja ASN dan kelancaran pelayanan publik, terutama selama periode libur panjang. Pimpinan lembaga diberikan kewenangan untuk menyesuaikan jatah ASN yang bekerja WFO, WFH, dan WFA, dengan pertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik sarana masing-masing instansi. Hal ini perlu untuk meyakinkan pelayanan publik selalu berjalan optimal.

Dalam SE tersebut ditekankan pentingnya meyakinkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pimpinan lembaga harus meyakinkan kebijakan WFA tidak mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan dan pemantauan pada kinerja ASN selalu menjadi prioritas utama.

Panduan bagi Instansi Pemerintah

Penerapan WFA bagi ASN perlu perencanaan dan pengaturan yang masak berasal dari masing-masing lembaga pemerintah. Pimpinan lembaga harus menyimak sebagian perihal perlu untuk meyakinkan keberhasilan program ini. Salah satu perihal yang urgent adalah optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Instansi pemerintah termasuk harus meyakinkan sarana publik esensial selalu ada dan sanggup dibuka penduduk selama periode WFA. Layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan menjadi prioritas utama. Perhatian spesifik termasuk harus diberikan pada kelompok rentan layaknya penyandang disabilitas dan lansia.

Selain itu, pimpinan lembaga harus selektif dalam memberikan cuti tahunan kepada ASN. Pertimbangan beban kerja, sifat tugas, dan jumlah pegawai menjadi aspek perlu dalam pengambilan keputusan. Pemantauan dan pengawasan pada pencapaian target kinerja termasuk harus dijalankan secara ketat.

Bagi lembaga dengan sistem kerja bergilir, harus dijalankan penyesuaian jam sarana agar tidak mengganggu pelayanan publik. Semua penyesuaian harus dijalankan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu untuk melindungi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Syarat WFA bagi PNS

Meskipun SE memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja berasal dari mana saja, bukan artinya tidak ada persyaratan mahjong slot yang harus dipenuhi. ASN selalu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya, lepas berasal dari lokasi kerjanya. Kinerja dan produktivitas selalu menjadi tolok ukur utama.

Akses pada sistem dan teknologi informasi yang lumayan menjadi syarat perlu bagi ASN yang idamkan menerapkan WFA. ASN termasuk harus meyakinkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk menunjang produktivitas kerja. Konektivitas internet yang stabil dan handal merupakan salah satu aspek kunci.

Disiplin dan tanggung jawab selalu menjadi perihal yang tak sanggup ditawar. ASN yang pilih WFA harus sanggup menyesuaikan sementara dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan efisien. Komunikasi dan koordinasi dengan kawan kerja dan atasan selalu harus terjaga dengan baik. Pelaporan dan monitoring kinerja selalu menjadi anggota perlu berasal dari sistem kerja.

Pimpinan lembaga pemerintah harus menyimak perihal sebagai berikut:

• Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansinya
• Memerintahkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan lembaga masing-masing agar menanggung penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada penduduk selalu ada dan sanggup diakses, termasuk pada sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana keamanan, dan lainnya, serta menyimak penyediaan sarana yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya
• Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan pertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai berasal dari instansi/ organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing
• Melakukan pemantauan dan pengawasan pada pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi
• Bagi sarana yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka harus diatur ulang jam sarana agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

Baca Juga : Jelang Ramadan, Wakil Wali Kota Depok Sidak Pasar Cisalak