Jelang Ramadan, Wakil Wali Kota Depok Sidak Pasar Cisalak
Chandra Rahmansyah, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Cisalak guna memantau kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Kecuali meninjau lantas kondisi pasar, Chandra juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok untuk membenahi jalan masuk jalan yang dipenuhi pedagang.
Berdasarkan Chandra, sidak ini bertujuan untuk memantau harga kebutuhan pokok sekaligus mengatur inflasi di Kota Depok menjelang bulan suci Ramadan.
“Memang dari pedagang-pedagang yang tadi kami tanyakan, lazimnya tiap-tiap menjelang Ramadhan memang terjadi kenaikan,” ujar Chandra, Rabu (26/2/2025).
Candra melihat sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai keriting. Tapi kenaikan harga yang terjadi saat ini menurut penuturan para pedagang kenaikan harga hal yang demikian tak terlalu tinggi dibandingkan sebagian waktu lalu.
“Tapi memang jikalau menurut para pedagang dibandingkan dengan tahun lalu, kenaikannya tak signifikan, jadi kenaikannya rendah,” jelas Chandra.
Baca Juga : 5 Kasus Korupsi Paling Besar Dan Paling Yang Menyebabkan Banyak Korban Jiwa Di Indonesia
Adapun kenaikan harga cabai dan bawang dari harga normal sebelumnya dengan saat ini kenaikannya menempuh Rp1.000 per kilogram. Candra ingin harga kebutuhan pokok bisa lantas turun sehingga tak memberatkan masyarakat menjelang Ramadan.
“Saya sih gampang-mudahan pemanfaatan lahan tidur yang dilaksanakan Dandim 0508 Depok bisa menolong menurunkan stabilitas harga,” jelas Chandra.
Chandra ikut serta menyoroti kenaikan kebutuhan pokok lebih-lebih pada telur yang menjadi salah satu konsumsi unggulan masyarakat. Menurutnya telur mengalami kenaikan yang paling tinggi, malah lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
“Jadi tahun ini jelang Ramadan telur menempuh harga 30 ribu per kilogram,” sebut Chandra.
Langsung Dibahas
Chandra akan lantas melaksanakan pembahasan dengan sejumlah Dinas Pemerintah Kota Depok untuk membahas kenaikan harga telur. Meskipun itu dilaksanakan untuk menekan harga telur tak membumbung tinggi selama Ramadan.
“Ini nanti kami akan coba rapat lagi, bagaimana agar agar harga telur bisa kita tangani agar gak membumbung nanti jelang lebaran,” ungkap Chandra.
Kecuali sebagian harga kebutuhan pokok https://www.braxtonatlakenorman.com/ mengalami kenaikan menjelang Ramadan, Chandra menemukan harga beras dalam kondisi stabil. Begitupun dengan harga daging yang menjadi salah satu konsumsi unggulan masyarakat tak mengalami kenaikan harga.
“Daging juga tadi kami bisa informasi, stabil juga, jadi sebetulnya ini relatif stabil sih jikalau kami lihat ya, tinggal di telur saja nih,” tutur Chandra.
Tinjau Sarpras
Kecuali memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Cisalak Candra ikut serta melihat sarana dan prasarana di pasar yang berada di wilayah Cimanggis. Candra melihat sarana dan prasarana di Pasar Cisalak tak difungsikan secara maksimal.
“Apalagi umpamanya jalan masuk jalan saja yang ternyata jadi sempit, sedangkan nih jalan punya pasar,” kata Chandra.
Kecuali itu, Candra melihat get parking di Pasar Cisalak tak berfungsi secara maksimal sehingga menjadi sorotannya untuk melaksanakan evaluasi. Candra meminta sebagian hari ke depan sarana jalan dan gate parking bisa bisa dikembangkan untuk lebih maksimal.
“Selambat-lambatnya hari sabtu ya, ini jalan masuk jalannya sudah normal lagi, gate parking juga sudah bisa normal,” pungkas Chandra.
5 Kasus Korupsi Paling Besar Dan Paling Yang Menyebabkan Banyak Korban Jiwa Di Indonesia
Kasus korupsi PT Timah belakangan mendapat sorotan publik lantaran menyeret sejumlah nama pesohor. Tak tanggung-tanggung, persoalan korupsi berikut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, juga pengaruh kerusakan lingkungan.
Angka ini menempatkannya sebagai persoalan korupsi bersama dengan kerugian negara terbesar selama sejarah Indonesia. Termasuk PT Timah, berikut persoalan korupsi terbesar di Indonesia.
1. Korupsi PT Timah (Rp 300 triliun)
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengutarakan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Hingga kini, Kejagung memutuskan 21 tersangka terlibat dugaan korupsi PT Timah.
Dua di antaranya adalah eks Dirketur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Harvey Moeis. Awalnya, Kejagung memutuskan para tersangka menyebabkan pengaruh kerugian lingkungan raih Rp 271 triliun. Namun, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai penghitungan kerugian negara dalam persoalan berikut raih Rp 300 triliun. Angka ini juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
2. Kasus BLBI (Rp 138 triliun)
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan persoalan korupsi yang terjadi selagi krisis moneter 1997. Kala itu, puluhan bank kolaps akibat lonjakan pinjaman dan kurs rupiah terhadap dollar AS ambruk. Dilansir berasal dari Kompas TV (1/4/2024), Bank Indonesia (BI) memberi tambahan suntikan dana sebesar Rp 147,7 triliun ke 48 bank agar tidak kolaps.
Namun, dana itu tidak dikembalikan. Hasil audit BPK terhadap Agustus 2000 perlihatkan negara rugi Rp 138,44 triliun akibat persoalan tersebut. Pada 2007, Kejagung membentuk tim khusus penanganan BLBI. Namun, penyelidikan perkara yang salah satunya melibatkan Sjamsul Nursalim ini dihentikan terhadap 2008.
Baca Juga : Jelang Ramadan, Wakil Wali Kota Depok Sidak Pasar Cisalak
Kejagung mengakui kerugian negara, tetapi tidak menganggap ada tindakan melawan hukum. Selanjutnya, Satuan Tugas (Satgas) BLBI dibentuk terhadap 2021 untuk menagih dana negara sebesar Rp 110,4 triliun. Dana lain sudah dibayar oleh para kreditor.
Sayangnya, tidak ada kejelasan mengenai kesuksesan Satgas BLBI menagih semua kerugian negara. Kasus mega korupsi ini menyeret nama eks-Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin A Tumenggung.
3. Penyerobotan lahan PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun)
Perkara ini melibatkan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi yang dianggap menyerobot lahan 37 hektar di Riau. Dia bekerja sama bersama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman. Dikutip berasal dari berbagai sumber (6/2/2023), tindakan itu merugikan negara Rp 4,7 triliun dan 7,8 juta dollar AS (Rp 1,27 triliun).
Kasus ini juga merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis 15 tahun penjara untuk Surya Darmadi dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan penjara terhadap 23 Februari 2023. Pelaku lainnya, mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dihukum sembilan tahun penjara.
4. Kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun)
Kasus korupsi pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang terjadi terhadap 2009-2011 menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPP). Kasus berikut mengundang kerugian negara raih Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau kira-kira Rp 37,8 triliun.
Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi https://creativefoodconcept.com/ Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono divonis 12 tahun penjara dalam persoalan ini. Namun, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron.
5. PT Asabri (Rp 22,7 triliun)
Kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero) tercatat menyebabkan nilai kerugian negara raih Rp 22,7 triliun. Perkara ini terjadi akibat PT Asabri melakukan pengaturan transaksi investasi saham dan reksa dana bersama dengan bersama dengan pihak swasta. Sebanyak tujuh orang divonis bersalah dalam persoalan ini.